BACA BERITA
52% Penduduk Indonesia Akan Bepergian Saat Lebaran, Puncaknya 28 Maret
Author: matauang
Category: Tren
Matauang.com, Jakarta - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memperkirakan potensi pergerakan orang pada masa Lebaran 2025 mencapai 146,48 juta orang atau 52 persen dari total penduduk Indonesia. Angka tersebut diperoleh dari survei yang dilakukan Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kementerian Perhubungan.
"Hasil survei menunjukkan puncak arus mudik diprediksi terjadi pada H-3 atau 28 Maret 2025 dengan potensi pergerakan sekitar 12,1 juta orang," kata Dudy saat Rapat Koordinasi Penyiapan Angkutan Lebaran Tahun 2025 di Kementerian Perhubungan pada Jumat, 14 Maret 2025, seperti dikutip dari keterangan tertulis.
Sementara itu, puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada H+5 atau 6 April 2025. Dudy menuturkan, pergerakan manusia pada tanggal tersebut diperkirakan mencapai 31,49 juta jiwa.
Terkait sebaran pergerakan orang, Dudy menyebutkan Jawa Barat menjadi daerah dengan jumlah pemudik terbanyak, yakni sebanyak 30,9 juta orang atau 21,1 persen. Kemudian, Jawa Timur dengan potensi 26,4 juta orang atau 18 persen; Jawa Tengah 23,3 juta orang atau 15,9 persen; Banten 7,9 juta orang atau 5,4 persen; dan DKI Jakarta 6,7 juta orang atau 4,6 persen.
Selanjutnya, Jawa Tengah menjadi destinasi yang paling banyak dikunjungi, yakni mencapai 36,6 juta orang atau 25 persen. Disusul Jawa Timur dengan 27,4 juta orang atau 18,7 persen; Jawa Barat dengan 22,1 juta orang atau 15,1 persen; Yogyakarta dengan 9,4 juta orang atau 6,4 persen; dan Sumatera Utara dengan 6,2 juta orang atau 4,2 persen.
"Mobil pribadi menjadi moda transportasi yang paling diminati, yakni sebanyak 33,66 juta atau 23 persen," kata Dudy. Berikutnya adalah bus dengan 24,76 juta; kereta api antarkota dengan 23,58 juta; pesawat dengan 19,77 juta; dan sepeda motor dengan 12,74 juta.
Sejalan dengan potensi pergerakan 146,48 juta orang pada masa mudik ini , Dudy menyatakan kementeriannya telah melakukan persiapan bersama pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan pemangku kepentingan swasta. Pemerintah juga akan menerapkan sejumlah kebijakan untuk mengantisipasi lonjakan pemudik yang berpotensi menimbulkan kemacetan di berbagai simpul transportasi dan ruas jalan.
“Beberapa di antaranya adalah penerapan kebijakan Work From Anywhere (WFA), penyediaan angkutan mudik gratis , rekayasa lalu lintas, dan manajemen lalu lintas terutama di kawasan yang berisiko tinggi mengalami kemacetan lalu lintas,” tutur Dudy.
