BACA BERITA
Analis politik UI : Kedepan polarisasi parpol tak jauh berbeda
Author: matauang
Category: Politik
Depok - Analis politik dari Universitas Indonesia (UI) Aditya Perdana menilai ke depan kekuatan partai politik akan terpolarisasi dalam bentuk yang tidak jauh berbeda dengan saat ini.
"Apabila koalisi partai politik pendukung pemerintahan yang sudah kuat dan dominan hari ini akan terus berlangsung dalam tahun-tahun yang akan datang, bukankah itu menjadikan dorongan terhadap merger partai atau partai dominan," kata Aditya Perdana di Depok, Minggu.
Ia mengatakan tentu hal ini tidaklah baik dalam pembangunan demokrasi Indonesia saat ini yang semakin rapuh.
Koalisi permanen tentu punya harapan untuk memuluskan arah dan garis pemerintahan yang sejalan antara presiden dan DPR.
"Masalahnya adalah Indonesia menganut sistem presidensial yang menunjukkan kekuasaan eksekutif dan legislatif tidak harus berasal dari partai yang sama," kata dosen politik UI tersebut.
Sebaliknya, sistem parlementer memungkinkan koalisi yang dimaksud. lalu, apakah koalisis permanen tersebut harus merubah sistem pemerintahan.
Ia menjelaskan dalam tradisi pemerintahan presidensial yang dilakukan dengan pemilihan langsung paska 2004, hampir semua partai politik selalu menyatakan keengganan untuk menjadikan bentuk koalisi pemerintahan yang dibangun adalah tidak sementara alias permanen.
Argumennya adalah koalisi hanya sebatas pilpres, paska pilpres tidak ada yang disebut koalisi pemerintahan, tetapi mereka menyebut hanya mendukung pemerintahan.
"Apabila koalisi partai politik pendukung pemerintahan yang sudah kuat dan dominan hari ini akan terus berlangsung dalam tahun-tahun yang akan datang, bukankah itu menjadikan dorongan terhadap merger partai atau partai dominan," kata Aditya Perdana di Depok, Minggu.
Ia mengatakan tentu hal ini tidaklah baik dalam pembangunan demokrasi Indonesia saat ini yang semakin rapuh.
Koalisi permanen tentu punya harapan untuk memuluskan arah dan garis pemerintahan yang sejalan antara presiden dan DPR.
"Masalahnya adalah Indonesia menganut sistem presidensial yang menunjukkan kekuasaan eksekutif dan legislatif tidak harus berasal dari partai yang sama," kata dosen politik UI tersebut.
Sebaliknya, sistem parlementer memungkinkan koalisi yang dimaksud. lalu, apakah koalisis permanen tersebut harus merubah sistem pemerintahan.
Ia menjelaskan dalam tradisi pemerintahan presidensial yang dilakukan dengan pemilihan langsung paska 2004, hampir semua partai politik selalu menyatakan keengganan untuk menjadikan bentuk koalisi pemerintahan yang dibangun adalah tidak sementara alias permanen.
Argumennya adalah koalisi hanya sebatas pilpres, paska pilpres tidak ada yang disebut koalisi pemerintahan, tetapi mereka menyebut hanya mendukung pemerintahan.
