Matauang.com, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan 21 proyek hilirisasi akan dikebut. Lembaga Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara ) akan mendanai proyek hilirisasi tersebut.
Kesepakatan ini dicapai dalam pertemuan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin malam, 3 Maret 2025.
"Kami telah memutuskan hilirisasi tahap pertama yang ditargetkan sekitar US$ 618 miliar untuk tahun 2025, di mana pada tahap pertama ini kami telah memaparkan sekitar 21 proyek dengan total investasi sekitar US$ 40 miliar," kata Bahlil dalam siaran pers seusai rapat.
Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan, salah satu proyek utamanya adalah pembangunan tempat penyimpanan minyak di Pulau Nipah. Tempat penyimpanan minyak itu ditargetkan dapat memenuhi kebutuhan nasional selama 30 hari sesuai dengan Peraturan Presiden.
Selain itu, pemerintah juga akan membangun kilang minyak berkapasitas 500 ribu barel per hari yang akan menjadi salah satu fasilitas pengolahan minyak terbesar di Indonesia. Proyek ini bertujuan untuk memastikan pasokan energi domestik lebih stabil dan mengurangi ketergantungan impor.
Di sektor gasifikasi batu bara, pemerintah menargetkan pengembangan produksi Dimethyl Ether (DME) sebagai substitusi LPG (liquefied petroleum gas). Menurut Bahlil, proyek DME ini akan dilakukan secara berbeda, yakni mengandalkan sumber daya dalam negeri tanpa bergantung pada investor asing.
"Sekarang kita tidak perlu investor asing, semua akan melalui kebijakan Presiden dengan memanfaatkan sumber daya dalam negeri. Yang kita perlukan dari mereka adalah teknologinya, kita perlu belanja modalnya dari pemerintah dan swasta nasional, kemudian bahan bakunya dari kita, dan offtakernya juga dari kita," katanya.
Bahlil menyebutkan, proyek DME akan dikembangkan serentak di Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Selain DME, pemerintah akan meningkatkan nilai tambah di sektor pertambangan, seperti tembaga, nikel, dan bauksit menjadi alumina. Sektor perikanan, pertanian, dan kehutanan juga menjadi prioritas hilirisasi.
Presiden Prabowo bahkan telah menetapkan 26 sektor komoditas sebagai prioritas hilirisasi nasional , meliputi mineral, migas, perikanan, pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Selain memperkuat ketahanan energi dan industri nasional, hilirisasi ini juga diproyeksikan akan menciptakan banyak lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia.