BACA BERITA
DPR dorong pemerintah dukung akses pembiayaan UMKM
Author: matauang
Category: Politik
Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI, Sarifah Suraidah mendorong agar pemerintah mendukung penuh kepada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari segi akses pembiayaan.
Hal ini sejalan dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan kedaulatan ekonomi nasional.
"Akses pembiayaan yang lebih luas dan produktif adalah kunci untuk memperkuat sektor pertanian dan UMKM. Jika ini berjalan baik, kita optimistis mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen dalam beberapa tahun mendatang,” kata dia dalam siaran pers resmi yang diterima Antara di Jakarta, Jumat.
Menurut Sarifah, UMKM dan sektor pertanian harus didukung karena menjadi salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia.
Berdasarkan data yang dia pegang, UMKM mencakup 99,99 persen pelaku usaha, menyerap 97 persen tenaga kerja nasional, dan berkontribusi sekitar 60 persen terhadap PDB.
Sementara di sektor pertanian, kata dia, penyaluran kredit perbankan hingga Mei 2025 telah mencapai Rp571 triliun dengan tingkat kredit bermasalah (NPL) yang relatif rendah, yakni 1,95 persen.
Walau peran UMKM sangat krusial bagi perekonomian Indonesia, Sarifah menyoroti masih adanya ketimpangan akses pembiayaan.
Dia mengatakan hingga Januari 2025, hanya 19,84 persen dari total kredit perbankan nasional yang mengalir ke UMKM.
Sedangkan kebutuhan pembiayaan UMKM diproyeksikan mencapai Rp4.300 triliun pada 2026. Artinya, terdapat kesenjangan sebesar Rp2.400 triliun yang perlu segera diatasi.
Sarifah menilai diperlukan strategi lanjutan yang lebih terarah, untuk menghadirkan produk inovatif seperti KUR digital, pembiayaan klaster, dan skema syariah agar para pelaku UMKM dapat terbantu.
Selain itu, pemerintah harus mengoptimalkan program pelatihan dan pendampingan bagi petani serta pelaku UMKM agar lebih siap mengelola usaha dan menghasilkan produk berdaya saing tinggi.
Dengan adanya ragam program tersebut, Sarifah yakin UMKM akan dapat dimaksimalkan dengan baik untuk meningkatkan perekonomian Indonesia.
“Kami di DPR siap mengawal kebijakan ini agar berjalan efektif. Kolaborasi antara pemerintah, DPR, perbankan, koperasi, dan masyarakat adalah kunci. Pertanian dan UMKM harus menjadi pondasi kedaulatan ekonomi bangsa,” tegas Sarifah.
