Matauang.com, Jakarta - Pada tahap awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Indeks Demokrasi Indonesia kembali merosot. The Economist Intelligence Unit (EIU), lembaga riset dan analisis yang berpusat di London, mencatat skor demokrasi Indonesia pada 2024 sebesar 6,44, menempatkan Indonesia dalam kategori "demokrasi yang cacat". Negara ini turun tiga peringkat dari posisi 56 pada tahun sebelumnya menjadi posisi 59 pada 2024 dari 167 negara yang disurvei.
Skor demokrasi Indonesia sudah menurun pada tahun 2023, turun menjadi 6,5 dari 6,71 pada tahun 2022. Ini menandai tiga tahun berturut-turut dalam kategori demokrasi yang cacat.
Menurut penelitian EIU, indeks tersebut diukur berdasarkan proses elektoral dan pluralisme, fungsi pemerintahan, partisipasi politik, budaya politik, dan kebebasan sipil.
“Pada 2024, penurunan terbesar terjadi pada fungsi pemerintahan, proses elektoral, dan pluralisme,” demikian pernyataan EIU dalam laporannya yang diterima Tempo , Rabu, 5 Maret.
EIU mencatat bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia yang menyelenggarakan pemilu, bersama Bangladesh, Brasil, Rusia, India, Pakistan, Meksiko, dan Amerika Serikat. Pada tahun 2024, Indonesia menyelenggarakan pemilu terbesarnya, dengan menyelenggarakan pemilihan presiden, legislatif, dan daerah secara serentak.
Menantu mantan Presiden Suharto, Prabowo Subianto, memenangkan pemilihan presiden, dengan Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo, sebagai wakil presiden.
Prabowo dan Gibran mengawali pemerintahannya dengan membentuk Kabinet Merah Putih yang terdiri dari 48 kementerian, yakni tujuh kementerian koordinator dan 41 kementerian teknis. Secara keseluruhan, Prabowo mengangkat 48 menteri dan 58 wakil menteri dalam kabinetnya.