BACA BERITA
Menteri PANRB: Birokrasi adalah mesin pembangunan
Author: matauang
Category: Politik
Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyatakan bahwa birokrasi adalah mesin pembangunan sehingga reformasi birokrasi tidak hanya tentang perbaikan tata kelola internal.
"Reformasi birokrasi fokus pada upaya efisiensi internal serta penyelesaian isu-isu strategis pembangunan nasional seperti kemiskinan dan investasi," kata Menteri Rini di Jakarta, Minggu.
Menurut dia, reformasi birokrasi tidak hanya tentang perbaikan tata kelola internal birokrasi, tetapi juga tentang bagaimana kualitas kebijakan yang dikeluarkan.
Kebijakan itu, kata Menteri Rini, harus dirasakan langsung dan selaras dengan kebutuhan masyarakat serta mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045.
"Maka dari itu, kita harus mampu mengadaptasi pendekatan human based governance dan transformasi digital," tuturnya.
Rini mengatakan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi menunjukkan peningkatan yang baik. Tren rata-rata Indeks Reformasi Birokrasi menunjukkan angka peningkatan, baik di kementerian/lembaga maupun di provinsi/kabupaten/kota.
Menurut dia, rata- rata Indeks RB di kementerian/lembaga pada tahun 2023 sebesar 76,81, kemudian pada tahun 2014 tercatat 52,31. Sementara itu, pada provinsi sebesar 69,71 sebelumnya hanya 41,62, sedangkan di kabupaten/kota menjadi 59,32 sebelumnya 55,97.
Gambaran 5 tahun terakhir reformasi birokrasi Indonesia, lanjut Rini, juga telah berkontribusi nyata pada berbagai capaian dalam skala global yang mengantarkan Indonesia pada posisi yang cukup kompetitif dengan berbagai negara di dunia.
Pertama, berdasarkan Worldwide Governance Indicators, Indonesia berhasil naik peringkat dari 99 (2017) ke 73 (2022) untuk Government Effectiveness serta naik peringkat dari 94 ke 87 untuk Regulatory Quality.
Kedua, peringkat Indonesia dalam Global Innovation Index naik dari peringkat 85 (2019) menjadi 54 (2024). Ketiga, peringkat Electronic Government Development Index (EGDI) Indonesia naik dari peringkat 107 (2017) menjadi 64 (2024). Keempat, peringkat Indonesia dalam perspektif sektor bisnis juga tidak kalah bersaing dengan negara-negara lain.
"Melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan perguruan tinggi, bisa menciptakan birokrasi yang inovatif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik," kata Menteri Rini melalui keterangan tertulis.
"Reformasi birokrasi fokus pada upaya efisiensi internal serta penyelesaian isu-isu strategis pembangunan nasional seperti kemiskinan dan investasi," kata Menteri Rini di Jakarta, Minggu.
Menurut dia, reformasi birokrasi tidak hanya tentang perbaikan tata kelola internal birokrasi, tetapi juga tentang bagaimana kualitas kebijakan yang dikeluarkan.
Kebijakan itu, kata Menteri Rini, harus dirasakan langsung dan selaras dengan kebutuhan masyarakat serta mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045.
"Maka dari itu, kita harus mampu mengadaptasi pendekatan human based governance dan transformasi digital," tuturnya.
Rini mengatakan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi menunjukkan peningkatan yang baik. Tren rata-rata Indeks Reformasi Birokrasi menunjukkan angka peningkatan, baik di kementerian/lembaga maupun di provinsi/kabupaten/kota.
Menurut dia, rata- rata Indeks RB di kementerian/lembaga pada tahun 2023 sebesar 76,81, kemudian pada tahun 2014 tercatat 52,31. Sementara itu, pada provinsi sebesar 69,71 sebelumnya hanya 41,62, sedangkan di kabupaten/kota menjadi 59,32 sebelumnya 55,97.
Gambaran 5 tahun terakhir reformasi birokrasi Indonesia, lanjut Rini, juga telah berkontribusi nyata pada berbagai capaian dalam skala global yang mengantarkan Indonesia pada posisi yang cukup kompetitif dengan berbagai negara di dunia.
Pertama, berdasarkan Worldwide Governance Indicators, Indonesia berhasil naik peringkat dari 99 (2017) ke 73 (2022) untuk Government Effectiveness serta naik peringkat dari 94 ke 87 untuk Regulatory Quality.
Kedua, peringkat Indonesia dalam Global Innovation Index naik dari peringkat 85 (2019) menjadi 54 (2024). Ketiga, peringkat Electronic Government Development Index (EGDI) Indonesia naik dari peringkat 107 (2017) menjadi 64 (2024). Keempat, peringkat Indonesia dalam perspektif sektor bisnis juga tidak kalah bersaing dengan negara-negara lain.
"Melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan perguruan tinggi, bisa menciptakan birokrasi yang inovatif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik," kata Menteri Rini melalui keterangan tertulis.
