BACA BERITA
Penguatan Literasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Digital Di Daerah 3T Sangat Penting
Author: matauang
Category: Keuangan
matauang.com Pengamat keuangan dan perbankan dari Universitas Andalas (Unand), Sumatera Barat (Sumbar), Fajri Adrianto menyarankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama pemerintah daerah memperkuat literasi keuangan digital di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
"Kalau kita lihat informasi dan literasi keuangan digital bagi masyarakat terutama di daerah 3T, itu belum terlalu bagus," kata pengamat keuangan dan perbankan dari Unand Fajri Adrianto, di Padang, Selasa.
Hal itu terbukti beberapa pelaku usaha di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang masuk kategori daerah 3T masih banyak menggunakan pembayaran tunai. Bahkan, sebagai pusat ibu kota provinsi, masih banyak pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Kota Padang yang tidak menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) atau sejenisnya.
Berdasarkan hasil studi semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, ia lebih cenderung menggunakan QRIS dan sejenisnya daripada pembayaran tunai. Selain kurangnya literasi keuangan digital, minimnya penerapan sistem pembayaran digital di Bumi Sikerei (julukan Mentawai) juga dikarenakan faktor infrastruktur internet.
"Ini penting karena koneksi internet sangat vital bagi penerapan keuangan digital," kata Fajri.
Ia mengatakan penguatan literasi digital dan membangun infrastruktur koneksi internet yang masif di Kabupaten Mentawai menjadi suatu keharusan. Apalagi, Mentawai merupakan salah satu destinasi wisata internasional yang kerap dikunjungi turis mancanegara.
Lulusan Queensland University of Technology tersebut mendorong OJK maupun pemerintah daerah menangkap peluang destinasi internasional tersebut sebagai upaya memasifkan penerapan keuangan digital di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
"Kedatangan turis asing di Mentawai harus menjadi peluang untuk memasifkan keuangan digital," ujar dia pula.
"Kalau kita lihat informasi dan literasi keuangan digital bagi masyarakat terutama di daerah 3T, itu belum terlalu bagus," kata pengamat keuangan dan perbankan dari Unand Fajri Adrianto, di Padang, Selasa.
Hal itu terbukti beberapa pelaku usaha di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang masuk kategori daerah 3T masih banyak menggunakan pembayaran tunai. Bahkan, sebagai pusat ibu kota provinsi, masih banyak pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Kota Padang yang tidak menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) atau sejenisnya.
Berdasarkan hasil studi semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, ia lebih cenderung menggunakan QRIS dan sejenisnya daripada pembayaran tunai. Selain kurangnya literasi keuangan digital, minimnya penerapan sistem pembayaran digital di Bumi Sikerei (julukan Mentawai) juga dikarenakan faktor infrastruktur internet.
"Ini penting karena koneksi internet sangat vital bagi penerapan keuangan digital," kata Fajri.
Ia mengatakan penguatan literasi digital dan membangun infrastruktur koneksi internet yang masif di Kabupaten Mentawai menjadi suatu keharusan. Apalagi, Mentawai merupakan salah satu destinasi wisata internasional yang kerap dikunjungi turis mancanegara.
Lulusan Queensland University of Technology tersebut mendorong OJK maupun pemerintah daerah menangkap peluang destinasi internasional tersebut sebagai upaya memasifkan penerapan keuangan digital di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
"Kedatangan turis asing di Mentawai harus menjadi peluang untuk memasifkan keuangan digital," ujar dia pula.
