BACA BERITA
Prabowo Berdiskusi dengan Para Konglomerat Soal Danantara dan Makanan Bergizi Gratis
Author: matauang
Category: Tren
Matauang.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto memanggil delapan taipan Indonesia ke Istana Kepresidenan di Jakarta pada Kamis, 6 Maret 2025. Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut adalah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Konglomerat yang hadir dalam undangan Prabowo antara lain Anthony Salim (Salim Group), Sugianto Kusuma atau Aguan (Agung Sedayu Group), Prajogo Pangestu (PT Barito Pacific Tbk), Garibaldi Thohir atau Boy Thohir (PT Adaro Energy Indonesia Tbk), Franky Widjaja (Sinar Mas Group), Dato Sri Tahir (Mayapada Group), James Riady (Lippo Group), dan Tomy Winata (Artha Graha Group).
Dilansir dari akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet, Presiden bersama delapan tokoh pengusaha tersebut membahas berbagai perkembangan terkini di Indonesia dan dunia. Presiden juga mengajak berdiskusi mengenai program utama pemerintah, seperti Makanan Bergizi Gratis (MBG), infrastruktur, kemandirian pangan dan energi, industri tekstil, industrialisasi, serta lembaga pengelola investasi Danantara.
"Dalam suasana diskusi yang hangat, Presiden Prabowo mengapresiasi dukungan para pengusaha terhadap berbagai kebijakan dan program pemerintah, terutama yang berkaitan dengan kepentingan dan kesejahteraan rakyat," tulis @sekretariat.kabinet.
Sebelumnya, Prabowo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Kebijakan yang diteken di Jakarta pada Senin, 10 Februari 2025 itu memuat program-program yang akan dijalankan pemerintah, antara lain pembangunan berkelanjutan, infrastruktur, serta kemandirian pangan dan energi.
Sementara itu, BPI Danantara resmi diluncurkan Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 24 Februari 2025. Prabowo melantik sejumlah pejabat pengelola dana abadi negara terbaru itu mulai dari badan eksekutif hingga badan pengawas.
Danantara diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN). Selain itu, ada pula Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Lembaga Investasi Strategis Nasional.
Terkait pengangkatan pejabat Danantara, Prabowo juga telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Lembaga Investasi Strategis Nasional.
Dalam World Government Summit 2025, Presiden mengumumkan bahwa BPI Danantara, menurut evaluasi, akan mengelola aset kelolaan (AUM) lebih dari US$900 miliar. Sementara itu, pendanaan awal diproyeksikan mencapai US$20 miliar.
"Selanjutnya, kita siap meluncurkan Danantara, sovereign wealth fund terbaru kita, yang menurut evaluasi awal akan mengelola aset kelolaan lebih dari 900 miliar dolar AS," kata Prabowo dalam acara World Governments Summit 2025 secara virtual di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA), pada Jumat, 14 Februari 2025, seperti dikutip dari Antara.
