BACA BERITA
Prabowo Disarankan Optimalkan PPN Barang Mewah, Potensi Rp453 T Terungkap
Author: matauang
Category: Politik
Jakarta, matauang.com Indonesia -- Pakar memberikan saran baru bagi Presiden Prabowo Subianto untuk menggenjot penerimaan negara usai membatasi kenaikan PPN 12 persen hanya untuk barang mewah.
Menurut mereka, saran itu kalau dijalankan bisa memberikan penerimaan negara sampai Rp453 triliun. Saran berbentuk optimalisasi 'mesin penerimaan lain'.
Direktur Eksekutif Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (SUSTAIN) Tata Mustasya mengatakan ada beberapa mesin yang bisa dioptimalkan oleh Prabowo. Salah satunya, pungutan batu bara dan nikel.
Ia mengatakan Prabowo perlu menaikkan pungutan terhadap batu bara dan nikel supaya penerimaan negara yang hilang dari rencana kenaikan PPN 12 persen bisa ditutup.
Ia mengatakan potensi pendapatan negara yang bisa didapat dari kenaikan pungutan itu justru lebih besar jika dibandingkan kalau PPN dinaikkan jadi 12 persen.
"Kajian kami memperlihatkan potensi penerimaan bisa di kisaran Rp84,55 triliun-Rp353,7 triliun per tahun dari peningkatan pungutan produksi batu bara. Sementara itu, target penerimaan dari kenaikan PPN menjadi 12 persen hanya sebesar Rp75,29 triliun, dan kenaikan PPN untuk barang mewah hanya Rp3,2 triliun," katanya dalam keterangan yang dikeluarkan di Jakarta, Kamis (2/1).
"Jadi potensi penerimaan dari peningkatan pungutan produksi batu bara jauh lebih besar, dan ini bisa dipakai untuk membiayai berbagai macam proyek strategis nasional dalam transisi energi, terutama untuk pembangunan jaringan distribusi listrik (smart grid) bahkan untuk program sosial seperti makan bergizi gratis," tambahnya.
Selain menaikkan pungutan itu, Abdurrahman Arum, Direktur Eksekutif Transisi Bersihi mengatakan Prabowo juga bisa menggenjot mesin penerimaan negara dengan memungut pajak ekspor produk nikel.
"Berdasarkan perhitungan Transisi Bersih, tarif ekspor 10 persen- 20 persen produk nikel dapat memberikan masukan Rp50 triliun-Rp100 triliun untuk negara per tahun. Ini lebih dari cukup untuk menggantikan kenaikan PPN menjadi 12 persen," ujar Abdurrahman.
Abdurrahman mengatakan selain berfungsi memberikan penerimaan negara, tarif ekspor juga dapat mengerem laju produksi dan kejatuhan harga.
Sementara menurut Direktur Program Financial Research Center for Clean Energy (FRCCE) Harryadin Mahardika pemerintah juga masih punya opsi tambahan penerimaan jika bisa mengatur kembali bauran kebijakan pada program hilirisasi mineral.
Sejauh ini kontribusi langsung program hilirisasi terhadap penerimaan negara masih jauh dari potensi yang diharapkan.
"Masih belum terlambat bagi pemerintah untuk memperbaiki hal tersebut, termasuk meninjau kembali berbagi insentif fiskal yang terlalu jor-joran bagi para pelaku hilirisasi mineral," ujarnya.
Presiden Prabowo memutuskan membatalkan kenaikan PPN jadi 12 persen untuk sejumlah barang.
Keputusan ia umumkan pada Rabu (31/12) petang usai menggelar rapat dengan Menkeu Sri Mulyani.
Prabowo mengatakan kenaikan tarif PPN jadi 12 persen hanya berlaku untuk barang mewah seperti jet pribadi, yacht dan rumah mewah berharga Rp30 miliar.
Menurut mereka, saran itu kalau dijalankan bisa memberikan penerimaan negara sampai Rp453 triliun. Saran berbentuk optimalisasi 'mesin penerimaan lain'.
Direktur Eksekutif Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (SUSTAIN) Tata Mustasya mengatakan ada beberapa mesin yang bisa dioptimalkan oleh Prabowo. Salah satunya, pungutan batu bara dan nikel.
Ia mengatakan Prabowo perlu menaikkan pungutan terhadap batu bara dan nikel supaya penerimaan negara yang hilang dari rencana kenaikan PPN 12 persen bisa ditutup.
Ia mengatakan potensi pendapatan negara yang bisa didapat dari kenaikan pungutan itu justru lebih besar jika dibandingkan kalau PPN dinaikkan jadi 12 persen.
"Kajian kami memperlihatkan potensi penerimaan bisa di kisaran Rp84,55 triliun-Rp353,7 triliun per tahun dari peningkatan pungutan produksi batu bara. Sementara itu, target penerimaan dari kenaikan PPN menjadi 12 persen hanya sebesar Rp75,29 triliun, dan kenaikan PPN untuk barang mewah hanya Rp3,2 triliun," katanya dalam keterangan yang dikeluarkan di Jakarta, Kamis (2/1).
"Jadi potensi penerimaan dari peningkatan pungutan produksi batu bara jauh lebih besar, dan ini bisa dipakai untuk membiayai berbagai macam proyek strategis nasional dalam transisi energi, terutama untuk pembangunan jaringan distribusi listrik (smart grid) bahkan untuk program sosial seperti makan bergizi gratis," tambahnya.
Selain menaikkan pungutan itu, Abdurrahman Arum, Direktur Eksekutif Transisi Bersihi mengatakan Prabowo juga bisa menggenjot mesin penerimaan negara dengan memungut pajak ekspor produk nikel.
"Berdasarkan perhitungan Transisi Bersih, tarif ekspor 10 persen- 20 persen produk nikel dapat memberikan masukan Rp50 triliun-Rp100 triliun untuk negara per tahun. Ini lebih dari cukup untuk menggantikan kenaikan PPN menjadi 12 persen," ujar Abdurrahman.
Abdurrahman mengatakan selain berfungsi memberikan penerimaan negara, tarif ekspor juga dapat mengerem laju produksi dan kejatuhan harga.
Sementara menurut Direktur Program Financial Research Center for Clean Energy (FRCCE) Harryadin Mahardika pemerintah juga masih punya opsi tambahan penerimaan jika bisa mengatur kembali bauran kebijakan pada program hilirisasi mineral.
Sejauh ini kontribusi langsung program hilirisasi terhadap penerimaan negara masih jauh dari potensi yang diharapkan.
"Masih belum terlambat bagi pemerintah untuk memperbaiki hal tersebut, termasuk meninjau kembali berbagi insentif fiskal yang terlalu jor-joran bagi para pelaku hilirisasi mineral," ujarnya.
Presiden Prabowo memutuskan membatalkan kenaikan PPN jadi 12 persen untuk sejumlah barang.
Keputusan ia umumkan pada Rabu (31/12) petang usai menggelar rapat dengan Menkeu Sri Mulyani.
Prabowo mengatakan kenaikan tarif PPN jadi 12 persen hanya berlaku untuk barang mewah seperti jet pribadi, yacht dan rumah mewah berharga Rp30 miliar.
