BACA BERITA
Puan: Negara Harus Hadir Tanpa Menunggu Rakyat Memviralkan
Author: matauang
Category: Politik
Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan negara harus mendengarkan aspirasi rakyat. Puan meminta setiap masalah diselesaikan dengan cepat tanpa menunggu viral.
Hal itu disampaikan Puan dalam rapat paripurna penutupan masa sidang II Tahun Sidang 2024-2025 di gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (25/3/2025). Puan mengatakan rakyat merupakan subjek kebijakan publik.
"Oleh karena itu, negara dalam mengambil kebijakan publik harus mawas diri, mendengarkan aspirasi rakyat, dapat mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat. Negara harus hadir dalam melindungi rakyat, mencerdaskan hidup rakyat, dan menyejahterakan rakyat," kata Puan.Puan meminta negara tak menunggu lama dalam menyelesaikan permasalahan. Dia mengatakan rakyat membutuhkan kepastian pada setiap penyelesaian permasalahannya.
"Bagi rakyat yang membutuhkan kehadiran negara dalam menyelesaikan urusan hidupnya, menunggu satu hari saja akan terasa sangat lama," ujarnya.Dia mengatakan DPR dan pemerintah membutuhkan waktu untuk membahas masalah rakyat. Dia mengatakan hal itu membuat rakyat harus menunggu lama.
Tetapi bagi kita, DPR RI dan pemerintah terkadang membahas masalah rakyat dan mencari solusinya seringkali bisa berlangsung berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun," ujarnya.
Ketua DPP PDIP itu mengingatkan negara harus merespons masalah rakyat dengan cepat. Dia mengatakan negara harus hadir tanpa menunggu rakyat memviralkan masalahnya.
"Negara harus hadir tanpa menunggu rakyat memviralkan dan menuntut kehadiran negara. Bertindak cepat tidak berarti kita mengabaikan tata kelola yang baik. Kita harus bertindak cepat secara terukur dan taat pada prinsip-prinsip yang berintegritas. Niat baik saja tidak cukup dalam membuat kebijakan publik, diperlukan transparansi, akuntabilitas, dan sesuai dengan kewenangannya," ujar Puan.
Hal itu disampaikan Puan dalam rapat paripurna penutupan masa sidang II Tahun Sidang 2024-2025 di gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (25/3/2025). Puan mengatakan rakyat merupakan subjek kebijakan publik.
"Oleh karena itu, negara dalam mengambil kebijakan publik harus mawas diri, mendengarkan aspirasi rakyat, dapat mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat. Negara harus hadir dalam melindungi rakyat, mencerdaskan hidup rakyat, dan menyejahterakan rakyat," kata Puan.Puan meminta negara tak menunggu lama dalam menyelesaikan permasalahan. Dia mengatakan rakyat membutuhkan kepastian pada setiap penyelesaian permasalahannya.
"Bagi rakyat yang membutuhkan kehadiran negara dalam menyelesaikan urusan hidupnya, menunggu satu hari saja akan terasa sangat lama," ujarnya.Dia mengatakan DPR dan pemerintah membutuhkan waktu untuk membahas masalah rakyat. Dia mengatakan hal itu membuat rakyat harus menunggu lama.
Tetapi bagi kita, DPR RI dan pemerintah terkadang membahas masalah rakyat dan mencari solusinya seringkali bisa berlangsung berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun," ujarnya.
Ketua DPP PDIP itu mengingatkan negara harus merespons masalah rakyat dengan cepat. Dia mengatakan negara harus hadir tanpa menunggu rakyat memviralkan masalahnya.
"Negara harus hadir tanpa menunggu rakyat memviralkan dan menuntut kehadiran negara. Bertindak cepat tidak berarti kita mengabaikan tata kelola yang baik. Kita harus bertindak cepat secara terukur dan taat pada prinsip-prinsip yang berintegritas. Niat baik saja tidak cukup dalam membuat kebijakan publik, diperlukan transparansi, akuntabilitas, dan sesuai dengan kewenangannya," ujar Puan.
