BACA BERITA
Ragam Siasat Uni Eropa Hingga Jepang Rem Banjir Produk Murah dari China
Author: matauang
Category: Keuangan
Sejumlah negara mulai mengkaji rencana pengenaan bea masuk bagi paket kecil dalam upayanya mencegah banjir produk impor, terutama yang berasal dari platform e-commerce China seperti Shein dan Temu milik PDD Holdings Inc. Melansir Bloomberg pada Kamis (22/5/2025), potensi banjir produk murah asal China menjadi salah satu topik pembahasan para menteri keuangan anggota G-7 yang tengah berkumpul di Kanada. Menteri Keuangan Kanada, Francois-Philippe Champagne mengatakan negara-negara G-7 telah mulai membahas tarif atas produk-produk China yang kelebihan pasokan dan bernilai rendah. Dalam konferensi pers pada Selasa (20/5/2025) waktu setempat, Champagne mengatakan agenda tersebut akan mencakup pembicaraan tentang bagaimana negara-negara tersebut dapat mengoordinasikan tindakan mereka terkait banjir produk murah tersebut
Dia menuturkan, negara anggota G-7 juga akan berupaya mengatasi masalah seputar kelebihan kapasitas dan praktik nonpasar. Hal tersebut menunjukkan langkah-langkah lebih lanjut untuk mengekang kelebihan pasokan dari China. Serupa, Jepang juga tengah mempertimbangkan untuk menghapus pengecualian pajak bagi paket kecil termasuk yang dikirim dari China. Ini merupakan upaya Jepang meningkatkan pengawasan atas saluran bebas bea yang digunakan oleh Shein dan Temu
Menurut Kantor Kabinet Jepang, sekelompok pakar pajak pemerintah minggu lalu membahas masalah yang terkait dengan pengecualian pajak yang ada untuk paket kecil yang dikirim ke Jepang. Mereka melihat kekhawatiran tentang persaingan yang adil dan saluran tersebut sebagai saluran untuk obat-obatan terlarang dan barang palsu ke negara tersebut. Jika pengecualian direvisi, paket kecil yang berisi produk yang dibeli dari Shein dan Temu yang dikirim ke Jepang dapat dikenakan pajak penjualan negara tersebut, yang sebagian besar sebesar 10%. Paket yang bernilai kurang dari 10.000 yen (69 yen) saat ini secara umum dikecualikan. Panel terpisah yang dibentuk oleh Kementerian Keuangan juga sedang menyelidiki masalah serupa. "Belum ada keputusan mengenai peninjauan pengecualian tersebut. Namun, kami akan terus mempertimbangkan hal ini sambil melihat kasus-kasus di luar negeri dan dampak yang telah mereka lihat," kata Menteri Keuangan Jepang Katsunobu Kato kepada wartawan.
