BACA BERITA
Rahayu Saraswati: Prabowo Tegas! Siapa yang Melanggar, Sikat!
Author: matauang
Category: Politik
Jakarta, Indonesia – Wakil Ketua Komisi VII DPR, Rahayu Saraswati, mengungkap alasan Presiden Prabowo Subianto melakukan efisiensi terhadap program kunjungan kerja (kunker) hingga focus group discussion (FGD).
Menurut Sara, sapaan akrabnya, dua program tersebut selama ini menjadi celah korupsi di kalangan pejabat dan aparatur sipil negara (ASN).
Sebagai mitra sektor perindustrian, Komisi VII DPR menerima banyak keluhan terkait kebijakan efisiensi ini. Pasalnya, sejumlah sektor, termasuk industri perhotelan, terdampak karena klien utama mereka berasal dari institusi pemerintah.
"Kebetulan saya juga bertemu dengan teman-teman dari industri hospitality, hotel-hotel. Mereka banyak yang mengeluh," ujar Sara dalam diskusi bedah buku Prabowo di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Jumat (7/3).
Sara menjelaskan bahwa kegiatan yang sebelumnya diisi oleh pemerintah melalui FGD, workshop, dan kunker kini banyak dipangkas. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini dilakukan karena banyaknya celah korupsi dalam program tersebut.
"Biasanya yang mengisi itu pemerintah dengan berbagai kegiatan seperti FGD, workshop, dan kunker. Nah, sekarang semua itu sedang dikurangi karena banyak celah korupsi di sana," lanjutnya.
Sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus keponakan Presiden Prabowo, Sara mengakui bahwa kebijakan ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan tertentu.
"Sekarang banyak yang tidak suka. Program yang tadinya bisa dimanfaatkan, seperti harus mengadakan FGD 10 kali, panel talk, atau workshop, kini dipangkas. Jadi pasti banyak yang merasa terganggu," ujar Sara.
Ia juga menegaskan bahwa Prabowo telah menginstruksikan aparat penegak hukum untuk bersikap tegas terhadap pelanggaran yang terjadi.
"Kenapa sekarang banyak yang kalang kabut? Karena pesan Prabowo jelas: hukum harus ditegakkan. Jaksa dan hakim silakan bertindak. Siapa pun yang melanggar, akan disikat. Ini sedang dalam proses bersih-bersih," tegasnya.
Menanggapi Isu 'Indonesia Gelap'
Dalam kesempatan itu, Sara juga menyinggung opini soal Indonesia Gelap di tengah badai pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di beberapa industri baru-baru ini.
Ia menyebut data dari industri manufaktur menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja yang terserap jauh lebih besar dibandingkan mereka yang mengalami PHK.
"Kesan bahwa Indonesia gelap itu salah. Data menunjukkan bahwa pada 2024, jumlah pegawai yang terkena PHK mencapai 48 ribu, sementara tenaga kerja yang terserap di industri manufaktur lebih dari 1 juta orang," jelasnya.
Danantara, Impian Kakek Prabowo
Selain itu, Sara menyoroti pembentukan Badan Pengelola Investasi, Daya Anagata Nusantara (Danantara), yang menurutnya merupakan impian Soemitro Djojohadikusumo, kakeknya sekaligus ayah dari Presiden Prabowo.
Soemitro dikenal sebagai ekonom generasi awal di era Presiden Soeharto dan bagian dari kelompok Berkeley Mafia.
"Terutama soal Danantara, ini sebenarnya impian Prof. Soemitro Djojohadikusumo sejak dulu. Jadi bukan hal baru," kata Sara.
Menurutnya, pembentukan Danantara merupakan bukti konsistensi Prabowo dalam menjalankan visi ekonominya. Ia pun mengajak publik untuk menilai sendiri komitmen Prabowo sejak sebelum menjadi presiden.
