BACA BERITA
Rapat Perdana Natalius Pigai dengan DPR: Dari Juru Parkir hingga Tambah Pegawai
Author: matauang
Category: Politik
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pada Kamis kemarin, 31 Oktober 2024.
Ada beberapa poin dari RDP perdana Menteri HAM itu dengan DPR. Mulai dari memperkenalkan diri hingga mengusulkan penambahan pegawai di Kementerian HAM.
Juru parkir
Saat sesi perkenalan dengan Komisi XIII DPR, Pigai memperkenalkan diri sebagai aktivis jalanan yang meniti karier dari bawah. Pigai juga mengklaim namanya sudah dikenal seantero Indonesia.
“Nama saya sudah terkenal seantero Republik Indonesia ini, tapi hari ini saya dikenalkan sebagai seorang yang punya misi penegakan HAM, bukan sebagai perusak,” kata Pigai.
Dia juga menyampaikan rasa terima kasih karena disambut baik oleh jajaran pimpinan Komisi XIII. Pigai mengatakan, posisi yang ia raih hari ini bukanlah datang secara tiba-tiba.
Dalam kesempatan perkenalan itu, Pigai mengatakan bahwa dia pernah menjadi juru parkir di Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.
“Saya sendiri awalnya berasal dari juru parkir, setelah itu jadi honorer dan jadi CPNS. Setelah itu jadi staf, antar-antar surat, lalu dapat jabatan struktural hingga jadi pimpinan Komnas HAM, dan sekarang menteri” ujar Pigai.
Butuh tambahan anggaran
Sebagai Menteri HAM, Pigai berkomitmen memasukkan unsur HAM dalam setiap kebijakan yang dilahirkan melalui keputusan politik. Untuk mewujudkan hal tersebut, kata dia, dibutuhkan tambahan anggaran di Kementerian HAM yang saat ini hanya sebesar Rp 67 miliar.
“Usulan saya ditanggapi secara positif oleh pimpinan, tidak ada kritikan dan saya langsung diajak bicara," ujarnya. "Ini adalah bentuk penghargaan bagi kami."
Terkait usulan untuk menambah anggaran Kementerian HAM tersebut, legislator dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo Pareira mengatakan akan mengkaji kesanggupan keuangan negara. Andreas mengatakan, saat ini ada kebutuhan lainnya yang juga mendesak, salah satunya pembayaran utang pemerintah yang jatuh tempo pada 2025.
“Tergantung kondisi keuangan negara karena masih banyak hal-hal lain juga untuk pengeluaran negara, bayar utang, makan bergizi gratis, masih banyak hal lain yang perlu menjadi perhatian,” kata Andreas.
