BACA BERITA
Respons Jokowi Disebut Ingin Rebut Kursi Ketum PDIP: Katanya Golkar, Masa Semuanya
Author: matauang
Category: Politik
Jokowi sebelumnya disebut Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengirim menteri untuk menjembatani pengambilalihan kursi ketum PDI Perjuangan.
Jokowi sebelumnya disebut Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengirim menteri untuk menjembatani pengambilalihan kursi ketum PDI Perjuangan.
Respons Jokowi Disebut Ingin Rebut Kursi Ketum PDIP: Katanya Golkar, Masa Semuanya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons tudingan Sekjen PDIP Perjuangan Hasto Kristiyanto yang menyebutnya ingin mengincar kursi Ketua Umum PDI Perjuangan.
Jokowi bertanya balik terkait tudingan tersebut, karena belakangan dia juga disebut ingin menduduki kursi ketua umum Partai Golkar.
"Bukan Golkar?" kata Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (3/4).
Mantan Wali Kota Solo ini merasa heran karena dituding ingin merebut semuanya.
"Katanya mau ngerebut Golkar, katanya mau ngerebut, masa semua mau direbut semuanya? jangan, jangan seperti itu," ucap Jokowi.
Kepala negara kembali ditanya apakah benar ingin merebut kursi ketum PDI Perjuangan. Jokowi meminta untuk tidak dituduh seperti itu.
"Jangan seperti itu," kata Jokowi.
Pengakuan Hasto
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengungkapkan upaya Presiden Jokowi berupaya mempertahankan kepemimpinannya. Bahkan, Hasto menyebut Jokowi mengincar kursi ketua umum PDI Perjuangan yang diduduki Megawati Soekarnoputri.
Menurut Hasto, eks Wali Kota Solo tersebut ingin mempertahankan kekuatan politik dengan menguasai parpol, yakni Golkar dan PDI Perjuangan.
"Rencana pengambilalihan Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Jadi, jauh sebelum pemilu, beberapa bulan, antara lima-enam bulan. Ada seorang menteri power full," kata Hasto dalam kegiatan Bedah Buku 'NU, PNI, dan Kekerasan Pemilu 1971' karya Ken Ward (1972) yang digelar di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (2/4).
"Rencana pengambilalihan Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Jadi, jauh sebelum pemilu, beberapa bulan, antara lima-enam bulan. Ada seorang menteri power full," kata Hasto dalam kegiatan Bedah Buku 'NU, PNI, dan Kekerasan Pemilu 1971' karya Ken Ward (1972) yang digelar di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (2/4).
Hasto menyebut, dalam kabinet Jokowi ada menteri powerfull dan menteri super powerfull. Kemudian, yang mendapatkan tugas untuk menjembatani pengambilalihan kursi ketum PDI Perjuangan adalah menteri power full.
"Supaya enggak salah, ini ditugaskan untuk bertemu Ryaas Rasyid oleh Presiden Jokowi. Pak Ryaas Rasyid ditugaskan untuk membujuk Bu Mega, agar kepemimpinan PDI Perjuangan diserahkan kepada Pak Jokowi. Jadi, dalam rangka kendaraan politik untuk 21 tahun ke depan," ujar Hasto.
"Supaya enggak salah, ini ditugaskan untuk bertemu Ryaas Rasyid oleh Presiden Jokowi. Pak Ryaas Rasyid ditugaskan untuk membujuk Bu Mega, agar kepemimpinan PDI Perjuangan diserahkan kepada Pak Jokowi. Jadi, dalam rangka kendaraan politik untuk 21 tahun ke depan," ujar Hasto.
Hasto mengungkapkan, upaya pengambilalihan parpol yang dipimpin Megawati ini pernah terjadi para era Soeharto demi mempertahankan kekuasaan lewat Pemilu 1971.
"Nah, ini harus kita lihat, mewaspadai bahwa ketika berbagai saripati kecurangan Pemilu 71, yang menurut saya 71 saja enggak cukup, ditambah 2009, menghasilkan 2024, kendaraan politiknya sama," ujar Hasto.
Hasto juga menyampaikan ada pula upaya dari kubu Jokowi untuk membentuk koalisi partai politik yang besar. "Sekarang ada gagasan tentang soal koalisi besar permanen seperti ada barisan nasional," pungkas Hasto
"Nah, ini harus kita lihat, mewaspadai bahwa ketika berbagai saripati kecurangan Pemilu 71, yang menurut saya 71 saja enggak cukup, ditambah 2009, menghasilkan 2024, kendaraan politiknya sama," ujar Hasto.
Hasto juga menyampaikan ada pula upaya dari kubu Jokowi untuk membentuk koalisi partai politik yang besar. "Sekarang ada gagasan tentang soal koalisi besar permanen seperti ada barisan nasional," pungkas Hasto
