BACA BERITA

Demo Indonesia Gelap Digelar Bareng Pelantikan Kepala Daerah Hari Ini

Author: matauang Category: Politik
MATAUANGSLOT - Aksi demo Indonesia Gelap kembali digelar di depan Istana Negara, Jakarta pada Kamis (20/2/2025), bertepatan dengan pelantikan kepala daerah. Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), Herianto menjelaskan, demo tersebut diharapkan dapat mendorong para kepala daerah untuk menghadirkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat ke depannya.

"Ya, benar (akan digelar hari ini), kita mengambil momentum itu untuk menegaskan bahwa kepala-kepala daerah memiliki beban dan tanggung jawab yang harus segera dijalankan untuk menyejahterakan rakyatnya," ujar Herianto saat dihubungi Kompas.com pada Selasa (18/2/2025).

Puncak aksi Indonesia Gelap merupakan bentuk kekecewaan mahasiswa karena belum ada respons dari pemerintah terhadap tuntutan yang disampaikan dalam demo sebelumnya pada Senin (17/2/2025). "Kami sangat kecewa dengan pihak pemerintah yang tidak pernah sama sekali mau menemui massa aksi untuk menyampaikan poin-poin tuntutan kami," kata Herianto.

Bungkamnya pemerintah menjadi alasan mengapa aksi demo kali ini dinamakan "Indonesia Gelap", yang menggambarkan ketidakmauan pemerintah untuk mendengar masukan dari rakyat. Herianto juga menyatakan massa demo ini akan jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya. "Itu pasti akan lebih besar kalau tuntutan kita kemarin tidak ada yang direspons oleh pihak pemerintah," ungkapnya.

Menurutnya, massa tidak hanya berasal dari Jakarta, tetapi juga dari daerah lain seperti Bandung, Lampung, Surabaya, Malang, Samarinda, Banjarmasin, Aceh, dan Bali. Herianto berharap pemerintah dapat merespons tuntutan sebelum massa demo semakin banyak. Dalam aksi sebelumnya di Patung Kuda, Senin (17/2/2025), terdapat 13 tuntutan yang disampaikan oleh para demonstran.

Tuntutan peserta demo Indonesia Gelap:

1. Ciptakan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis, serta batalkan pemangkasan anggaran pendidikan. 2. Cabut proyek strategis nasional untuk mewujudkan reforma agraria sejati.
3. Tolak revisi undang-undang Minerba yang dianggap membungkam suara kritis di kampus.
4. Hapuskan multi fungsi ABRI untuk mencegah represi dalam kehidupan sipil.