Matauang.com, Jakarta - Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi mengakui sejumlah daerah masih menggunakan dana pribadi Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung program makanan bergizi gratis yang baru saja diluncurkan. Pengakuan ini muncul meski program tersebut telah resmi diluncurkan secara nasional kemarin di 26 provinsi, dengan melibatkan 190 Unit Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang akan berfungsi sebagai dapur umum.
"Di Kendari, mereka masih mengandalkan sisa dana uji coba yang sebelumnya diberikan Pak Prabowo," kata Hasan Nasbi saat dikonfirmasi, Senin, 6 Januari. Ia menjelaskan, setelah dana pribadi tersebut habis, program akan dialihkan ke anggaran yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp71 triliun.
Pengamat politik Hendri Satrio mengingatkan pentingnya komitmen berkelanjutan pemerintah terhadap program makanan bergizi gratis. Ia mendorong keterlibatan proaktif dengan masyarakat, dengan mencari dukungan finansial dan nonfinansial, mengingat posisi Indonesia sebagai negara paling dermawan di dunia menurut World Giving Index 2024 oleh Charities Aid Foundation (CAF).
“Jika pemerintah membutuhkan bantuan masyarakat berupa makan siang gratis, jangan ragu untuk meminta,” kata pendiri Lembaga Survei KedaiKopi itu dalam keterangan tertulisnya, 7 Januari 2025.
Namun, dukungan ini harus dibalas dengan manfaat nyata, seperti peningkatan signifikan dalam penegakan hukum dan sistem peradilan yang lebih adil. Ia mencontohkan kasus korupsi besar-besaran yang baru-baru ini dijatuhi hukuman ringan sebagai contoh perlunya akuntabilitas yang lebih besar.
Program makanan bergizi gratis, program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo, mulai mendapatkan momentum selama kampanye pemilihan presiden 2024. Program ini bertujuan untuk memberi manfaat bagi sekitar 19,47 juta anak-anak, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya.