BACA BERITA

KISP dorong gerakan kolektif antikorupsi melalui Kelas Jaga Demokrasi

Author: matauang Category: Politik
Yogyakarta - Komite Independen Sadar Pemilu (KISP) mendorong gerakan kolektif antikorupsi bagi generasi muda melalui webinar bertajuk" Kelas Jaga Demokrasi: Menumbuhkan Kesadaran dan Kepedulian Antikorupsi Menuju Indonesia Emas 2045" secara daring pada Sabtu (28/6).

"Kegiatan ini menegaskan pentingnya membangun kesadaran dan kepedulian antikorupsi bagi generasi muda sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045," kata Koordinator Umum KISP Moch Edward Trias Pahlevi dalam keterangan di Yogyakarta, Minggu.

Menurut dia, Kelas Jaga Demokrasi yang menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan berbagai komunitas mahasiswa dan pegiat demokrasi tersebut lahir dari keresahan atas maraknya praktik politik uang dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Politik uang adalah cikal bakal korupsi yang akan datang. Pasca-pemilu, isu korupsi harus terus didiskusikan dan dikawal bersama," katanya.

Oleh karena itu, kata dia, pentingnya keberanian generasi muda dalam melawan praktik korupsi, karena korupsi merupakan salah satu ancaman nyata demokrasi dan masa depan bangsa.

"Kita harus menciptakan generasi muda yang peduli dan berani melawan praktik korupsi. Kelas Jaga Demokrasi diharapkan menjadi ruang lahirnya ide dan gagasan segar untuk membudayakan antikorupsi dalam demokrasi yang berkeadilan dan transparan," kata dia.

Sementara itu, Peneliti KISP Azka Abdi Amrurobbi mengatakan, bahwa korupsi bukan sekadar soal besaran gaji pejabat, akan tetapi juga dipicu faktor psikologis dan sosiologis.

"Gaji tinggi tidak menjamin pejabat bebas korupsi. Ada kekhawatiran soal masa depan keluarga dan tekanan gaya hidup," katanya.

Dia juga mengatakan, mayoritas pelaku korupsi berasal dari pejabat publik, namun sektor swasta pun tak kalah rawan.

Oleh karena itu, pihaknya juga menyoroti lemahnya fungsi pendidikan politik partai yang hanya aktif menjelang pemilu, sehingga masyarakat kurang teredukasi dan mudah apatis terhadap politik.