BACA BERITA
KLH Rencanakan Evaluasi Penyediaan 20 Juta Hektare Hutan untuk Ketahanan Pangan
Author: matauang
Category: Lifestyle
Matauang.com, Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) berencana melakukan evaluasi terhadap kinerja jajaran kementerian/lembaga di tingkat pusat terkait penanganan masalah lingkungan. Langkah ini merupakan respons terhadap rencana Kementerian Kehutanan yang akan menyiapkan 20 juta hektare lahan hutan cadangan untuk ketahanan pangan, energi, dan air.
Evaluasi Kinerja Kementerian dan Lembaga Terkait Lingkungan
Menteri Lingkungan Hidup (MenLH) Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan bahwa ia akan melakukan evaluasi terhadap kementerian dan lembaga yang menangani isu-isu lingkungan. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan pencapaian kinerja lingkungan yang lebih baik.
"Saya akan memberikan evaluasi terhadap kinerja lingkungan yang dilakukan oleh kementerian dan lembaga. Meskipun dengan rasa hormat, saya akan memberikan masukan terkait pencapaian kinerja lingkungan kita," ujar Hanif dalam pelantikan pejabat eselon I di Kebon Nanas, Jakarta Timur, Senin (6/1/2025).
Hanif menjelaskan bahwa evaluasi lingkungan selama ini sudah diterapkan di tingkat pemerintah daerah, baik di provinsi maupun kabupaten/kota. Namun, mulai sekarang, KLH juga akan memantau kinerja lingkungan di tingkat kementerian pusat.
"Kami akan melakukan pendekatan yang hati-hati dengan kementerian lain. Kami akan membicarakan hal ini dalam rapat demi rapat," ujarnya lebih lanjut.
Penyuratan kepada Menteri Terkait Isu Lingkungan
Hanif mengungkapkan bahwa ia sudah mulai menyurati beberapa menteri terkait penanganan isu-isu lingkungan dalam lingkup kementerian masing-masing. Salah satunya adalah Menteri Kesehatan yang diminta untuk segera menyelesaikan penggunaan merkuri di sektor kesehatan. Begitu juga dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang menangani penambangan merkuri.
"Penggunaan merkuri di sektor kesehatan dan penambangan merkuri harus segera diselesaikan. Saya sudah melaporkan kepada Kapolri dan pihak terkait lainnya untuk menangani masalah ini," sambungnya.
Rencana Penyediaan 20 Juta Hektare Hutan untuk Ketahanan Pangan
Sebelumnya, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengungkapkan bahwa pemerintah berencana memanfaatkan lahan hutan cadangan untuk mendukung ketahanan pangan, energi, dan air. Rencana ini melibatkan 20 juta hektare lahan hutan yang akan disiapkan untuk program ketahanan nasional.
"Kami sudah mengidentifikasi 20 juta hektare hutan yang dapat dimanfaatkan untuk cadangan pangan, energi, dan air," kata Raja dalam pernyataan pada Senin (30/12/2024), seperti yang dilaporkan oleh Antara.
Menurutnya, konsep baru ini akan mendukung program Kementerian Pertanian dan Kementerian ESDM dalam mencapai tujuan ketahanan pangan dan energi. Salah satu langkah utama dalam rencana ini adalah budidaya padi gogo, yaitu padi yang bisa tumbuh di lahan kering, dengan perkiraan potensi lahan sekitar 1,1 juta hektare yang bisa menghasilkan hingga 3,5 juta ton beras per tahun.
Tanaman Aren untuk Bioetanol dan Penghentian Impor Beras
Selain padi gogo, rencana ini juga mencakup penanaman pohon aren sebagai sumber bioetanol. "Satu hektare aren bisa menghasilkan 24 ribu kiloliter bioetanol. Jika kami menanam 1,5 juta hektare pohon aren, kita bisa menghasilkan 24 juta kiloliter bioetanol, yang dapat menggantikan impor BBM sebesar 26 juta kiloliter," jelas Menhut.
Raja menambahkan bahwa rencana ini akan membantu memperkuat ketahanan pangan Indonesia, dengan memperluas konsep food estate hingga ke tingkat desa. Pemerintah juga berencana menghentikan impor beras pada 2025, untuk mencapainya melalui peningkatan produksi dalam negeri.
Pemerintah Hentikan Impor Beras dan Menaikkan Harga Gabah
Pada rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto pada 30 Desember 2024, pemerintah memutuskan untuk menghentikan impor beras, garam konsumsi, gula, dan jagung pada tahun 2025. Selain itu, harga pembelian pemerintah (HPP) gabah juga diputuskan untuk dinaikkan sebesar Rp500, dari Rp6.000 menjadi Rp6.500 per kilogram.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyampaikan kabar gembira bagi petani dengan menaikkan HPP gabah dan jagung. "Kami juga akan membeli hasil produksi gabah, beras, dan jagung petani tanpa batasan jumlah, sesuai dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah," kata Zulkifli.
Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap dapat memperkuat ketahanan pangan nasional dan mengurangi ketergantungan pada impor pangan.
