Penyelenggaraan ibadah haji 2025 ini bakal dikawal ketat oleh DPR tidak hanya aparat penegak hukum seperti yang diinginkan Presiden Prabowo Subianto.
Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang menuturkan meskipun biaya haji turun, pemerintah berkomitmen dan menjamin pelayanan jemaah haji akan semakin baik, lantaran diawasi banyak pihak.
“Tentu, Komisi VIII akan melakukan pengawasan secara ketat terhadap pelaksanaan haji 2025 nanti,” tegas Marwan Dasopang dalam keterangannya, Kamis, 9 Januari 2025.
Marwan berharap pada Haji 2025 tidak ada penyelewengan seperti yang terjadi pada 2024. Saat itu, terjadi penyalahgunaan kuota tambahan haji sebesar 4003 jemaah atau sama dengan 10 kloter.
Dari jumlah itu, lanjut Marwan, maka nilai uang yang diselewengkan sangat besar.
“Dari peristiwa Haji 2024, kita berharap itu tidak terjadi di 2025. Termasuk kemarin masalah pemondokan dan lain-lain,” demikian Marwan Dasopang.