BACA BERITA
Meski Anggaran Dipangkas, Sri Mulyani Janji Tak Ada PHK Pekerja Kontrak
Author: matauang
Category: Keuangan
Matauang.com, Jakarta - Finance Minister Sri Mulyani Indrawati affirmed that budget cuts instructed by President Prabowo Subianto would not lead to layoffs of contract workers in ministries/agencies.
"Kami pastikan langkah-langkah efisiensi, dalam hal ini rekonstruksi anggaran kementerian dan lembaga, tidak akan berdampak kepada pegawai kontrak," kata Sri dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 14 Februari 2025.
Bendahara negara itu menjelaskan, pemerintah akan mengkaji ulang langkah-langkah yang diambil kementerian dan lembaga untuk menindaklanjuti arahan efisiensi anggaran Prabowo. Ia menegaskan, langkah-langkah tersebut tidak akan berdampak pada pendanaan bagi pekerja kontrak.
Ia pun menjamin langkah efisiensi anggaran akan dijalankan sesuai dengan instruksi Prabowo.
"Kami akan tetap menjalankan arahan Presiden, yakni memberikan pelayanan publik yang baik," kata Sri Mulyani.
Presiden Prabowo memerintahkan pemangkasan anggaran melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
Ditandatangani pada 22 Januari 2025, instruksi ini bertujuan untuk menghemat Rp306,7 triliun, termasuk Rp256,1 triliun dari anggaran kementerian dan lembaga dan Rp50,59 triliun dari transfer daerah.
Setelah pemangkasan ini, sejumlah kementerian dan lembaga telah melakukan PHK terhadap pegawai kontrak, termasuk Radio Republik Indonesia (RRI) dan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI. Namun, baik RRI maupun TVRI kemudian mengonfirmasi akan mempekerjakan kembali pegawai yang di-PHK tersebut.
Kedua lembaga penyiaran milik pemerintah itu menyesuaikan anggarannya sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo.
"Setelah rapat ini tidak ada lagi pemutusan hubungan kerja (PHK), pemotongan gaji, dan sebagainya bagi pegawai dan karyawan," kata Direktur Utama TVRI Iman Brotoseno seusai rapat dengan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2025.
Direktur Utama RRI Hendrasmo juga menyatakan akan mempekerjakan kembali pegawai yang dirumahkan. Ia menyebutkan bahwa instruksi tersebut sudah dikeluarkannya tepat setelah Kementerian Keuangan memangkas anggaran. "Kami sudah mengirim surat, jadi tidak ada masalah lagi," katanya.
