Jakarta - Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah mengingatkan perlunya kerja sama berbagai pihak untuk dapat menciptakan sistem pendukung (support system) yang lebih kuat bagi perempuan agar bergerak di bidang ekonomi.
"Kolaborasi ini perlu dibangun lintas sektor seperti masyarakat, lembaga masyarakat, hingga pemerintah sebagai pemangku kebijakan sampai pada perempuan itu sendiri," kata Siti Fauziah dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.
Ketika membuka gelar wicara (talk show) dalam rangka Hari Perempuan Internasional bertema Ekonomi Inklusif: Saatnya Perempuan Memimpin di Lobi Gedung Nusantara V, komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/3), Sekjen MPR RI juga mengatakan bahwa kolaborasi membangun support system yang kuat ini menjadi kunci bagi terwujudnya ekonomi inklusif terhadap perempuan dan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Di sisi lain, Siti Fauziah mengutarakan bahwa kondisi ekonomi yang membutuhkan sumber daya manusia juga memberikan dampak pada perempuan untuk terlibat dan berkontribusi di dalamnya.
Makin terbukanya kesempatan perempuan untuk berkontribusi di bidang ekonomi selain karena kebutuhan tenaga kerja perempuan di bidang-bidang tertentu dan mendukung ekonomi keluarga, menurut dia, juga karena tingkat pendidikan perempuan saat ini mengalami peningkatan.
Dalam konteks eksistensi perempuan masa kini, dia menilai peran perempuan di dalam kehidupan sosial tidak dapat dipandang sebelah mata.
Siti Fauziah mengemukakan bahwa kaum perempuan saat ini tidak lagi hanya berperan sebagai ibu rumah tangga yang menjalankan fungsi reproduksi mengurus anak dan suami ataupun pekerjaan domestik lainnya.
Perempuan pertama yang menjabat sebagai Sekjen MPR itu lantas berkata, "Perempuan selalu dipandang sebagai sosok yang memiliki peran ganda, yaitu mengurusi urusan domestik atau mengurus pekerjaan di rumah dan ruang publik atau peran dalam pekerjaan."
Ia berharap perempuan dapat saling memberikan dukungan supaya perempuan dapat menjadi sosok multiperan, baik di ruang domestik maupun publik.
"Bukan lagi yang dikenal sebagai kaum lemah seperti stigma yang melekat selama ini pada perempuan," katanya.
Dalam urusan di ruang publik, lanjut dia, perempuan terutama dari kalangan menengah bawah menghadapi berbagai tantangan. Misalnya, kesempatan terlibat pada sektor ekonomi bisa terkendala dengan minimnya modal finansial, sosial, hingga kapasitas pengetahuan.
"Banyak dari kelompok ini juga yang terlilit utang hingga menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)," ujarnya.
Untuk itu, dia memandang perlu adanya transformasi sistem yang lebih inklusif bagi perempuan di sektor ekonomi.
Pada acara tersebut hadir Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh, anggota Komisi Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI sekaligus anggota Komisi IV DPR RI Hindun Anisah.