BACA BERITA
Ekonom Prediksi Utang Naik di Bawah Pemerintahan Prabowo
Author: matauang
Category: Keuangan
Matauang.com, Jakarta - Ekonom dari Bright Institute, Awalil Rizky, memperkirakan pemerintah Prabowo Subianto akan terus menambah utang nasional Indonesia . Prediksi ini berdasarkan target defisit anggaran yang besar yang ditetapkan pemerintah dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Kebijakan Dasar Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026.
"Defisit anggaran, yaitu kondisi di mana penerimaan negara lebih rendah dari pengeluaran, membutuhkan pembiayaan. Sumber utama pembiayaan pemerintah diperkirakan masih berupa utang," kata Awalil dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 30 Mei 2025.
Dalam KEM-PPKF, target defisit pada tahun 2026 ditetapkan antara 2,48 hingga 2,53 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Target jangka menengah untuk tahun 2027 hingga 2029 serupa. Batas bawah rata-rata adalah 2,35 persen, dan batas atas adalah 2,44 persen dari PDB.
Menurut Awalil, target batas bawah ini hampir sama dengan rata-rata pada masa jabatan pertama Joko Widodo atau Jokowi dari 2015 hingga 2019, yakni sebesar 2,32 persen. "Postur makro fiskal KEM-PPKF menunjukkan kelanjutan strategi pengelolaan defisit Jokowi," katanya. Sebagai perbandingan, rasio defisit rata-rata dari 2005 hingga 2014 hanya sebesar 1,19 persen.
Awalil menjelaskan lebih lanjut bahwa utang yang diminta oleh pemerintahan Prabowo tidak hanya untuk menutupi defisit tetapi juga untuk keperluan lain, seperti pembayaran utang yang jatuh tempo. Defisit, menurut definisinya, hanya dapat diatasi melalui pinjaman baru.
Ia juga menegaskan, pemerintah harus mengatasi pengeluaran tambahan di luar belanja rutin, antara lain investasi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), investasi pada Badan Usaha Lainnya, dan pinjaman kepada Pemerintah Daerah serta BUMN.
Oleh karena itu, ia mencatat bahwa pembiayaan utang hampir selalu lebih besar daripada defisit anggaran. Misalnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 memproyeksikan defisit sebesar Rp616,19 triliun, sedangkan pembiayaan utang diperkirakan mencapai Rp775,87 triliun. Pembiayaan utang merupakan nilai bersih pinjaman baru dikurangi pelunasan utang yang ada.
Sayangnya, katanya, tabel postur makro fiskal KEM-PPKF hanya menyajikan rasio pembiayaan anggaran, tidak termasuk rasio pembiayaan utang yang hanya disebutkan dalam bentuk narasi tanpa angka spesifik. "Berdasarkan tren historis selama satu dekade terakhir, pembiayaan utang diperkirakan akan terus melampaui defisit anggaran," ungkapnya.
Oleh karena itu, Awalil menegaskan, utang pemerintah nominal diproyeksikan meningkat hingga 2029, meskipun pemerintah berupaya menjaga rasio utang terhadap PDB dalam kisaran yang terkendali.
Target rasio utang pemerintah terhadap PDB pada tahun 2026-2029 adalah sebagai berikut: batas bawah 39,69 persen pada tahun 2026, 39,43 persen pada tahun 2027, 39,05 persen pada tahun 2028, dan 38,55 persen pada tahun 2029; dan batas atas 39,85 persen pada tahun 2026, 39,62 persen pada tahun 2027, 39,29 persen pada tahun 2028, dan 38,64 persen pada tahun 2029.
Ia berpendapat bahwa pemerintah tampaknya berusaha menghindari melampaui "ambang batas psikologis" rasio 40 persen. Selama masa jabatan pertama Jokowi, batas 30 persen berulang kali ditekankan dalam dokumen kebijakan, namun pada akhirnya batas ini dilampaui pada tahun 2018 (30,31 persen) dan 2019 (30,23 persen).
Hingga 2024, rasio utang terhadap PDB yang terealisasi mencapai 39,75 persen. Target APBN 2025 adalah 39,43 persen. Namun, jika melihat realisasi tahun berjalan hingga April, ditambah dengan program-program baru yang mahal, Awalil meyakini rasio utang berpotensi melampaui 40 persen hingga akhir 2025.
Sebaliknya, pada masa jabatan presiden Susilo Bambang Yudhoyono, rasio utang terhadap PDB mengalami penurunan signifikan sebesar 31,92 poin persentase, dari 56,60 persen pada tahun 2004 menjadi 24,68 persen pada tahun 2014. Sebaliknya, pada masa jabatan Jokowi terjadi peningkatan sebesar 15,07 poin persentase, dari 24,68 persen pada tahun 2014 menjadi 39,75 persen pada tahun 2024.
