BACA BERITA
IESR: Implementasi Transisi Energi Indonesia Masih dalam Fase Konsolidasi
Author: matauang
Category: Tren
Matauang.com, Jakarta - Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan implementasi transisi energi yang digaungkan pemerintah selama bertahun-tahun tersendat. Menurutnya, transisi energi di Indonesia masih berada di persimpangan antara mengakomodasi kepentingan ekonomi dan politik industri bahan bakar fosil atau beralih cepat ke energi terbarukan dan membangun ekonomi rendah karbon.
Selain itu, Fabby mengatakan penurunan target energi terbarukan menjadi 17 persen pada 2025 sebagaimana yang disampaikan Dewan Energi Nasional menunjukkan pemerintah menyerah dalam mencapai targetnya. "Alasan pemerintah adalah target tersebut tidak realistis, jadi untuk apa menetapkan target yang tidak realistis?" ujarnya dalam acara Indonesia Energy Transition Outlook (IETO) 2025 yang diselenggarakan secara daring pada Kamis, 5 Desember 2024.
Fabby mengatakan, dalam menetapkan target tertentu, pemerintah seharusnya merumuskan strategi dan rencana untuk mencapai target tersebut. Namun, yang dilakukan pemerintah justru sebaliknya. Ia menilai, apa yang terjadi selama ini menunjukkan pemerintah tidak serius dalam mencapai target energi terbarukan. Fabby menilai pemerintah enggan menentukan arah dan laju transisi energi.
Ia mengemukakan, permasalahan yang terus menerus muncul dari tahun ke tahun dalam perjalanan menuju transisi energi adalah masih tingginya hambatan dalam koordinasi kebijakan antar lembaga yang belum sinkron.
Kendati demikian, Fabby tetap optimistis pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto akan mampu mengatasi masalah energi terbarukan. Ia menegaskan, saat lawatan internasionalnya di KTT G20 di Brasil, Prabowo menyampaikan target penghapusan energi fosil dalam kurun waktu 15 tahun. Selain itu, ia mengatakan, pada KTT APEC, Prabowo juga mencanangkan target 100% energi terbarukan dalam kurun waktu 10 tahun.
"Saya menafsirkan (tuntutan Prabowo) sebagai sesuatu yang serius dan bukan sekadar janji kosong," katanya. "Mungkin belum dikomunikasikan kepada para pembantunya di kabinet, tetapi ini akan menjadi tantangan, dan mungkin presiden juga berharap agar para menteri dan stafnya dapat menemukan cara terbaik untuk mencapai tujuan tersebut," lanjut Fabby.
Ia menekankan bahwa transisi energi adalah sebuah misi, bukan pertanyaan apakah itu realistis atau tidak. Namun, transisi energi memiliki tantangan tersendiri.
Sebelumnya, Dewan Energi Nasional (DEN) merevisi target bauran energi terbarukan sebagai bagian dari Pembaharuan Kebijakan Energi. DEN mengusulkan revisi Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional. Dalam peta jalan transisi energi dalam revisi Kebijakan Energi Nasional, target bauran energi terbarukan primer adalah mencapai 19-21 persen pada tahun 2030, kemudian 38-41 persen pada tahun 2040, dan 70-72 persen pada tahun 2060.
Namun, DEN mengungkapkan bahwa revisi kebijakan energi tersebut belum disetujui oleh Presiden Joko Widodo maupun Jokowi. Perubahan target tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa target tersebut tetap dapat dicapai, meskipun pada jumlah skenario yang lebih rendah.
