Matauang.com, Jakarta - Pendiri lembaga survei KedaiKOPI, Hendri Satrio, menilai wacana perombakan Kabinet Merah Putih dipicu ketidakpuasan publik terhadap kinerja menteri Presiden Prabowo Subianto. Ketidakpuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo sebagian besar disebabkan oleh perilaku buruk para menteri.
"Hasil survei KedaiKOPI, sebanyak 27,5 persen publik tidak puas terhadap pemerintahan Prabowo selama 100 hari terakhir, dan penyumbang terbesar adalah perilaku buruk para menteri," kata Hendri dalam keterangan tertulis kepada Tempo, Ahad, 9 Februari 2025.
Menurut Hendri, maraknya penggunaan media sosial membantu masyarakat dalam memberikan pendapat terkait kinerja para menteri. Kritik masyarakat di media sosial kemudian disusul dengan ucapan Prabowo terkait menterinya. Salah satunya adalah pernyataan Prabowo yang menyatakan tidak akan ragu untuk menindak menterinya.
Momentum penilaian 100 hari pertama pemerintahan juga menjadi pertimbangan lain dalam perombakan kabinet. Hendri menjelaskan, dalam melakukan perombakan kabinet, presiden biasanya mempertimbangkan tiga hal, yakni objektivitas, kinerja, dan faktor politik. "Subjektivitas pertama biasanya menjadi kunci penilaian itu," kata Hendri.
Subjektivitas, kata Hendri, mengacu pada suka atau tidaknya presiden terhadap menteri. Sementara itu, kinerja tergantung pada penilaian presiden terhadap menteri terkait tugas yang diberikan.
Untuk faktor politik, Hendri mengatakan Prabowo akan mempertimbangkan dampak perombakan kabinet terhadap kekompakan partai koalisi pendukungnya. Putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan peluang bagi partai politik untuk mengajukan calon presiden tanpa ambang batas juga akan menjadi pertimbangan bagi Prabowo.
"Kalau nanti ada yang keluar dari koalisi, nanti apakah dia akan mengancam atau menjadi lawan berat bagi Prabowo di 2029. Itu semua pasti akan dihitung-hitung," kata Hendri.
Rabu lalu, Presiden Prabowo angkat bicara soal isu reshuffle saat menghadiri puncak peringatan Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Jakarta, Rabu, 5 Februari 2025. Ketua Umum Partai Gerindra itu mewanti-wanti menteri dan pimpinan lembaga pemerintahan bakal diganti (reshuffle) jika tak bekerja dengan baik.
"Rakyat menuntut pemerintahan yang bersih dan baik, pemerintahan yang bekerja dengan baik. Maka saya ingin menegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa, kepentingan rakyat, tidak ada kepentingan lain, siapa yang tidak mau bekerja dengan sungguh-sungguh untuk rakyat, saya akan singkirkan," kata Prabowo.
Peringatan Prabowo terkait perombakan kabinet disampaikan setelah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melarang penjualan elpiji 3 kg secara eceran. Belakangan, Prabowo meminta larangan tersebut dicabut karena pelarangan penjualan elpiji 3 kg eceran menyulitkan masyarakat.